Berita

Rencana pelaksanaan Program National Urban Development Project (NUDP) masih terus dilakukan. Program NUDP digulirkan pemerintah dengan tujuan agar kota-kota peserta program tersebut dapat menjalankan perencanaan terpadu dan memprioritaskan investasi modal (capital investment). Program ini mendapat bantuan Bank Dunia.  Guna mematangkan pelaksanaan NUDP, dilakukan video conference (vicon) yang dipimpin Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono pada 23 Juni 2020. Dalam pertemuan itu Hadi menyatakan cakupan kota-kota peserta NUDP perlu diperluas agar mencakup seluruh Indonesia. Jadi kota-kota peserta program tersebut meliputi kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia. Direncanakan, program ini akan dilaksanakan di 10-15 kota terpilih. Dikatakannya juga bahwa BPIW tengah menyiapkan management support dan organisasi penanganan NUDP.  “Tidak hanya representasi kota dengan background tertentu, tetapi menunjukkan diversity atau keragaman dengan kota dari berbagai background itu,” tuturnya. Beberapa kota telah menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti program yang dibantu Bank Dunia tersebut. Menurut Hadi BPIW telah menerima surat komitmen mengikuti program NUDP dari tiga kota yakni Ambon, Ternate, dan Makassar. Pada saat itu Hadi juga menjelaskan mengenai perubahan struktur organisasi BPIW yang menitikberatkan pada penanganan perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR di bagi per wilayah Indonesia. Perubahan ini menurutnya akan lebih mempermudah pelaksanaan berbagai program termasuk NUDP.  Direktur Pengembangan Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman BappenasTri Dewi Virgiyanti saat pertemuan lewat vicon itu menyatakan dengan adanya struktur baru di BPIW diharapkan dapat menjadi motor penggerak terutama dalam melaksanakan program NUDP, karena komponen yang ada di Bappenas dan Kemendagri tidak dapat bergerak sendiri, perlu sinergitas dengan instansi lain.   Sementara itu Gayatri Singh dari Bank Dunia menyatakan untuk mengubah kota-kota yang sudah masuk short list atau daftar pendek dengan kriteria yang sudah ditetapkan perlu proses yang panjang. Bila ingin menambah kota dapat berdampak pada budget. Terkait hal itu Hadi mengatakan tiga kota tadi sudah termasuk dalam daftar, jadi tidak menambah kota baru. Diskusi tersebut juga melibatkan perwakilan dari instansi lain seperti dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. (Hen/infobpiw)

Penajaman pembahasan rencana pengembangan Kota Baru di Jayapura terus dilakukan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga di kantor BPIW, Rabu (12/6). Rapat ini dihadiri Bupati Jayapura, Mathius Awaitaouw, perwakilan dari Bappeda Jayapura, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Agusta mengatakan, Jayapura merupakan salah satu lokasi yang direncanakan terdapat kota baru. “Adapun pertemuan ini untuk mendapatkan informasi dari jajaran Pemkab Jayapura mengenai isu strategis pengembangan kawasan kabupaten yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi dan deliniasi perencanaan Kota Baru di Jayapura,” terangnya. Menurutnya, untuk penentuan lokasi dan deliniasi kota baru Jayapura diperlukan koordinasi dan kesepakatan lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura. Pada kesempatan ini, Mathius mengusulkan, pembangunan kota baru lebih baik di kawasan kabupaten dikarenakan lokasinya jauh dari perbukitan. “Kemudian, ada potensi yang bisa dikembangkan yaitu potensi kakao,” terangnya. Ia menambahkan, belum lama ini juga ada musibah banjir bandang di Sentani, sehingga perlu adanya pembangunan di kawasan baru untuk memindahkan pusat perkotaan yang memiliki potensi bencana di daerah tersebut. Sementara itu jajaran Bappenas mengusulkan lokasi kota baru agar tetap berada di kota Jayapura,  sedangkan untuk penanganan bencana di Kabupaten Jayapura bisa dilakukan dengan pendekatan pascabencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sama seperti penanganan bencana di daerah lainnya. Terlebih, pembangunan kota baru tidak untuk kepentingan masing-masing kota dan kabupaten, tetapi harus memberikan dampak sekurang-kurangnya skala regional dan mendukung isu strategis nasional. (aje/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi membahas penugasan penanganan ruas jalan daerah dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (15/5). Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat membuka rapat menyatakan, saat ini terdapat 78 ruas jalan yang menjadi penugasan penanganan ruas jalan daerah dengan pendanaan APBN tahun 2019. Untuk menindaklanjuti penugasan tersebut, Ia mengatakan, BPIW akan memberikan rekomendasi secara profesional terhadap ruas-ruas jalan yang menjadi usulanan. “Diharapkan nantinya penanggung jawab provinsi akan mendalami kembali ruas-ruas jalan yang ditugaskan tersebut, termasuk dipertimbangkan dengan konsep-konsep pengembangan wilayah,” ujar Iwan. Iwan menyatakan, adanya pendalaman kembali terhadap penugasan penanganan ruas jalan daerah dengan pendanaan APBN diharapkan pembangunan jalan yang dilaksanakan dapat betul-betul bermanfaat secara maksimal. Di tempat yang sama, Kepala Seksi Sistem Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Fadil Haif  mengatakan, penugasan penanganan ruas jalan daerah dengan pendanaan APBN tersebut merupakan lahir dari para pimpinan lembaga negara. Ia mengatakan, misalnya usulan itu muncul dari Presiden setelah kunjungan kerja. “Jadi Pak Presdien ketika berkunjung di suatu tempat dan berkoordinasi dengan bupati atau gubernur. Bupati atau gubernur mengusulkan supaya ada jalan-jalan yang dapat mendukung perekonomian setempat, kemudian Pak Presiden menginstruksikan bahwa ruas tersebut harus ditangani dan langsung dikoordinasikan kepada Menteri PUPR,” ujar Fadil. Fadil mengatakan, penanganan ruas jalan daerah ini tidak hanya atas usulan Presiden, namun ada juga usulan dari DPR.  “Biasanya setelah kunjungan kerja, kami mendapat laporan dari Pak Menteri untuk segera diprogramkan. Selain itu, ada usulan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perekonomian, Universitas UGM dan Gubernur yang menurut Pak Menteri usulan tersebut harus ditindak lanjut,” terangnya.   Ia berharap, koordinasi yang dilakukan dengan BPIW dapat menghasilkan perencanaan yang efektif dan implementatif, agar penanganan yang dilakukan dapat memberikan dampak manfaat yang optimal.(ind/infoBPIW)

Pemerintah RI memastikan untuk melakukan percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor di Kalimantan Utara (Kaltara). Komitmen tersebut ditandai pelaksanaan penandatanganan bersama Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian, Rabu (27/3). Pada penandatanganan kesepakatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hadi Sucahyono yang mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Hadi mengungkapkan, Tanjung Selor saat ini masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). “Ke depannya, Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN,-red) yang dapat bersinergi dengan kabupaten/kota di sekitarnya,” ungkap Hadi. Hadi juga mengatakan, Tanjung Selor diharapkan menjadi pendorong perekonomian di kawasan perbatasan. Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari. “Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP,-red) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu,” jelasnya. Lebih lanjut Hadi mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2019 telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kab. Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara. “Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM,” terangnya. Pada tahun ini, lanjutnya, BPIW juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 Ha serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 Ha. Adapun untuk tahun 2020, ungkap Hadi, saat ini telah direncanakan beberapa program infrastruktur PUPR di provinsi Kaltara, antara lain pembangunan Jalan Malinau–Long Semamu 1 dan 2, pembangunan Embung Sei Limau di Pulau Sebatik, pembangunan TPS 3R di Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan serta pembangunan rumah khusus. Di tempat sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penandatanganan ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 10 kota baru mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor. Menurutnya, pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali. Ia juga mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor. Selain itu, Darmin mengungkapkan, empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor. "Langkah pertama adalah merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. Perda tersebut sebagai landasan utama dalam pembangunan kota," terangnya. Kedua, lanjutnya, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. "Langkah ketiga, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial," terangnya. Kemudian, lanjut Darmin, langkah terakhir dengan menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor. Sementara itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menuturkan, KBM Tanjung Selor secara geografis berada di posisi yang strategis, dan didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning. “Selain itu, di sana juga terdapat Kawasan Perbatasan Negara antara Indonesia-Malaysia yang berlokasi di wilayah Nunukan,” terangnya. Penandatanganan itu sendiri dilakukan perwakilan kementerian terkait dan pemerintah daerah, antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Menteri PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Minera, Pemkab daerah terkait dan Pemprov Kaltara.(ris/infoBPIW)    

Setelah sukses melaksanakan Konsultasi Regional (Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Konreg di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (28/2/2019). Konreg yang berlangsung selama dua hari di Kota Anging Mammiri ini, dilaksanakan untuk membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengungkapkan, salah satu dasar pelaksanaan Konreg adalah pesan Presiden RI, Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Jakarta pada 11 Desember 2018 lalu. "Yaitu, pesan perlunya konsolidasi dan sinergi antara pusat, daerah dan sektoral. Kita harapkan proses konreg ini dapat menjadi wadah bagi seluruh stakeholders bidang PUPR dalam merumuskan program yang sinergi antara pusat dan daerah," terangnya.  Lebih lanjut, Sugiyartanto menyatakan, saat ini Indonesia berada pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sehingga segera akan memasuki transisi pada periode RPJMN 2020-2024. Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2020-2024 menghadapi beberapa tantangan. "Antara lain, pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi," terangnya. Kedua, mendukung peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, diantaranya melalui percepatan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata serta pembangunan ekonomi maritim. "Ketiga mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Keempat, mendukung pemantapan ketahanan pangan, ketahanan air, energi dan terakhir komitmen pembangunan infrastruktur terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup," paparnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR ke depan, ungkapnya, harus bisa menjawab isu strategis kewilayah 2020-2024. "Antara lain, ketimpangan antar wilayah, pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, pengelolaan urbanisasi dan pemanfaatan ruang," jelasnya. Di tempat sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono  saat memberikan arahan kepada peserta Konreg menyatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur kini menggunakan pendekatan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Saat ini wilayah di Indonesia seluruhnya telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang dikembangkan, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya," papar Hadi. Menurutnya, pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah 2020-2024 di Sulawesi antara lain, pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut. Kemudian, pengembangan lumbung pangan padi nasional di Sulawesi. "Pengembangan industri hilir, seperti pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi," terangnya. Selain itu, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari dan ekowisata. "Serta pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan," jelasnya. Adapun untuk Kepulauan Maluku, lanjutnya, ada mengenai peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan mineral. "Masih rendahnya ketahanan pangan daerah dan bencana Kebencanaan alam cenderung tinggi," terangnya.  Ada juga pulau kecil terluar sebagai upaya menjaga fungsi lingkungan hidup. "Kemudian pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan," jelasnya. Hadi menambahkan, isu strategis pembangunan di Papua, terkait pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai garda terdepan Indonesia. "Kemudian pulau kecil terluar sebagai upaya menjaga fungsi lingkungan hidup," terangnya. Ia menambahkan,  ada juga fenomena abrasi tinggi sehingga menyebabkan kerusakan pantai. "Kemudian potensi pengembangan pada sektor pariwisata, pertambangan serta pertanian," terangnya. Terakhir, lanjutnya, pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan, penyelenggaraan Konreg 2019 diharapkan mampu menghasilkan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR tahun 2020 yang tajam dan efektif. "Konreg 2019 diharapkan juga dapat menghasilkan pemrograman yang mengakomodasi keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana," jelasnya. Menurutnya, konreg  tahun ini dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya. "Tahun ini disamping dilaksanakan meeting program, ada juga konreg melalui media video conference," papar Iwan. Untuk konreg melalui video conference, ungkap Iwan, Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Jakarta dengan empat provinsi, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Pemprov Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Pemprov Jawa Timur (Jatim) di Surabaya. “Video conference ini merupakan terobosan baru untuk penyelenggaraan konreg. Ke depan diharapan akan semakin banyak provinsi yang melakukan konreg melalui Video conference” ungkap Iwan. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang mewakili Gubernur Sulsel, H. M Nurdin Abdllah mengatakan,  Sumsel saat ini masih membutuhkan dukungan infrastuktur dari pusat, agar dapat terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan pembangunan Bandara di Tana Toraja dan Bual. “Selain itu, perlu juga dukungan infrastruktur jalan dan lainnya, untuk mewujudkan Seko Luwu Utara sebagai pusat peternakan sapi nasional, agar dapat memberikan kontribusi daging yang signifikan terhadap kebutuhan nasional,” terangnya. (**)

Generasi muda atau millennial memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di era industri 4.0. Generasi muda dengan keahlian khusus di berbagai bidang saat ini sangat dibutuhkan sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam mempercepat pencapai sasaran pekerjaan infrastruktur PUPR. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Forum Diskusi PUPR 4.0 Expo yang bertajuk "Peran Generasi Muda dan Kampus dalam Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur PUPR" di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/2). Forum diskusi tersebut menghadirkan narasumber Pakar Perkotaan, Nirwono Yoga yang dipandu moderator komedian, Ronal Surapradja. Jalan diskusi dibawakan serius tapi santai ini mengalir yang kerap diwarnai gelak tawa. Menurut Hadi, generasi muda saat ini sangat identik dengan wawasan luas, kritis dan akrab dengan perkembangan teknologi yang dapat membantu peningkatan kinerja. "Kemampuan generasi muda dengan energi yang melimpah, diharapkan dapat berkontribusi positif pada persoalan bangsa dan negara pada era industri 4.0, khusunya infrastuktur," ungkap Hadi. Lebih lanjut, Hadi menuturkan, BPIW dalam mengisi era 4.0 melakukan inovasi dengan menciptakan sistem informasi atau aplikasi. Produk aplikasi yang dipamerkan pada PUPR Expo 4.0 ini, yakni Sibas Ripi atau Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR. "Kemudian, Sipro atau Sistem Informasi Pemrograman," katanya. Ia menambahkan, ada juga Simonah atau Sistem Monitoring Pengadaan Tanah serta Bank Data BPIW. Menurutnya, keempat aplikasi itu merupakan alat bantu dalam bentuk komputerisisi yang dapat memberikan nilai tambah dalam menyusun produk perencanaan infrastruktur PUPR. "Tugas generasi muda dan kampus, diharapkan dapat turut berkreasi dan mengkoreksi sistem yang ada agar dapat semakin disempurnakan,” ungkap Hadi. Ia menambahkan, aplikasi yang ada juga dapat dimanfaatkan sebagai media interaksi antara kalangan kampus dan BPIW dalam rangka menyusun perencanaan pengembangan wilayah yang lebih berkualitas,”  ujar Hadi. Di tempat sama, Pakar Perkotaan, Nirwono Yoga menjelaskan, generasi muda dan kalangan kampus saat ini memiliki ruang yang lebar dalam menentukan pengembangan wilayah ke depan. Pasalnya, era pemerintahan saat ini sudah jauh beda dari era sebelumnya dampak dari perkembangan sistem informasi.   “Akses informasi mengenai pembangunan infrastruktur PUPR saat ini sudah sangat terbuka dan bisa dilihat melalui berbagai media sosial. Terlebih, infrastruktur yang dilaksanakan hari ini dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat pada 5 hingga 10 tahun yang akan datang, sehingga generasi muda dan kalangan kampus memiliki tanggungjawab dalam pengembangannya,” terang Nirwono. Untuk itu, lanjutnya, kalangan kampus perlu sebisa mungkin mengkomunikasikan hasil kajian dalam sektor infrastruktur, agar perencanaan dan pembangunannya dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Selain itu, Nirwono juga menilai, pemerintahan di berbagai tingkat saat ini harus smart dalam mengkomunikasikan rencana pembangunannya. “Saat ini kanal informasi sudah sangat berkembang cepat, sehingga perlu pintar-pintar memilih media dalam menyampaikan pesan. Misalnya memilih  instagram, line, twiter dan lainnya dalam flatform  media sosial,” terangnya. Menurutnya, tak cukup harus cermat dalam milih media sosial, namun juga strategi penyampaiannya perlu semakin mengikuti perkembangan zaman agar bisa tepat sasaran. Forum diskusi ini digelar dalam rangka mengisi rangkaian acara PUPR 4.0 Expo yang bertujuan untuk menampilkan dan mengevaluasi berbagai sistem informasi dan teknologi yang digunakan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur.   Hadir berbagai kalangan kampus dalam acara tersebut, seperti dosen dan mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpas), Bandung, Universitas Islam Bandung (Unisba) Bandung, Univeritas Pancasila, Jakarta, Institut Teknologi Indonesia (ITI), Tangerang, Universitas Taruma Negara (Untar), Jakarta, serta Universitas Trisaksti (Usakti), Jakarta. (tim/infoBPIW)